BPK dalam upaya mewujudkan perannya sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara tentu tidak terlepas dari dukungan para stakeholder seperti DPR, Aparat Penegak Hukum (APH), para pakar dan akademisi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan masyarakat umum. Dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, BPK tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Oleh karena itu, dukungan antarlembaga, sinergi APIP dengan lembaga pemeriksa eksternal dan APH harus dilakukan dan terus ditingkatkan. Sebagai upaya perwujudan peningkatan sinergi ini, Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) menyelenggarakan Seminar Online yang bertemakan “Sinergi antara Pengawasan Internal dan Pemeriksaan Eksternal dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara Sesuai Peraturan Perundangan” pada Selasa, 1 September 2020.
Mengawali sambutan seminar, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V selaku Ketua Umum DPN IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA mengungkapkan bahwa peningkatan sinergi ini sejalan dengan imbauan Presiden Joko Widodo yaitu dengan sinergi, check and balances antarlembaga, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah akan bisa bekerja lebih baik dalam menangani masalah dan tantangan yang dihadapi menuju Indonesia maju. Ketua BPK, Dr. Agung Firman Sampurna, SE, MSi, CSFA menambahkan, “Sinergi harus dilandasi dengan prinsip bahwa setiap bagian dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi tanggung jawab bersama.”
Ketua BPK juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, BPK terus melakukan sinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Hasil pekerjaan APIP dapat membantu BPK dalam menentukan sifat, waktu, dan lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK agar dapat memberikan nilai tambah yang optimal” tuturnya pada saat menjadi keynote speaker acara seminar.
Seminar yang dilakukan secara daring ini diikuti oleh para pelaksana BPK dan APIP sebanyak 255 partisipan. Dimoderatori oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, SE, MM, Ak, CA, CSFA, kegiatan ini menghadirkan narasumber Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, MHum, dan Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, SE, MBA, QIA, CRMA.
Para narasumber menjelaskan tentang peran audit internal vs audit eksternal atas keuangan negara dan bagaimana sinergi pengawasan internal dan pemeriksaan eksternal dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemeriksaan keuangan negara. Dijelaskan bahwa makna penting sinergi dan kolaborasi pengawas intern dan pemeriksa eksternal adalah untuk menuju tercapainya tujuan yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Rangkaian seminar dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus IPKN Wilayah Jawa Tengah Periode 2020-2023 yang dilakukan oleh Ketua Umum DPN IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA. Pelantikan ini merupakan yang pertama dari 34 pengurus IPKN Wilayah Provinsi di Indonesia. IPKN Wilayah akan menjadi alat kelengkapan IPKN yang melaksanakan kegiatan di daerah dalam rangka pengembangan profesi anggota dan menyinergikan kerja sama pemeriksa dan pengawas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah.
Acara pelantikan yang diselenggarakan secara online dan offline ini turut dihadiri dan disambut baik oleh Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh dan berharap dengan adanya pelantikan IPKN ini dapat mengawal seluruh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Di akhir acara pelantikan, Ketua Umum DPN IPKN memberikan pengarahan kepada para pengurus IPKN Wilayah Jawa Tengah. “Diharapkan para pengurus IPKN Wilayah yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga keberadaan organisasi profesi IPKN semakin mendukung peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja dari para pemerika keuangan negara dan tercipta “accountability for all”, ungkapnya. (EN)