Pada Selasa, 1 September 2015, Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan studi lapangan ke Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Peserta studi lapangan tersebut adalah para peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III Angkatan II didampingi oleh Kepala Bidang Diklat Kelembagaan, Nurendro Adi Kusumo dan Kepala Subbidang Pelaksanaan Diklat Kelembagaan, Zaini Arief Budiman selaku fasilitator.
Sebelum tahun 2008, Bantaeng masuk dalam kategori 199 daerah tertinggal di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi daerah ini adalah musibah banjir yang melanda hampir setip tahun, infrastruktur dan layanan kesehatan yang buruk. Pertumbuhan ekonominya pun hanya 4,7 persen. Setelah H.M. Nurdin Abdullah menjabat sebagai bupati, profesor bidang agrikultur itu berhasil menggerakkan perekonomian dan potensi Kabupaten Bantaeng menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi dan kesehatan yang cukup fantastis. Beragam program kerja yang telah diterapkannya di Bantaeng membuahkan penghargaan bagi sang bupati sebagai salah satu “tokoh perubahan” yang diberikan oleh media cetak nasional. Hal-hal inilah yang membuat Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu target benchmarking Pusdiklat BPK RI.
Benchmarking adalah mata diklat yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan studi keunggulan praktek pengelolaan inovasi dan memimpin pengubahan dalam pelaksanaan program di lingkungan lokus (unit kerja) yang menjadi obyek studi.
Penyelenggaran studi lapangan ini merupakan salah satu upaya Pusdiklat BPK RI dalam mengembangkan konsep penyelenggaraan diklat berbasis nilai (value based training). Diklat berbasis nilai adalah sebuah konsep penyelenggaraan diklat yang memperkaya dengan “pemaknaan” dari kehadiran peserta dalam pelaksanaan tugas untuk kembali menjawab dua hal penting yang terkadang terlewatkan karena rutinitas dalam pekerjaan, yaitu nilai kepedulian: seberapa jauh kita berempati dengan kondisi dinamika permasalahan organisasi dan nilai kebermanfaatan: seberapa banyak potensi diri kita sudah berbuat “sesuatu” bagi perbaikan organisasi.
Secara khusus, penyelenggaraan diklatpim pola baru ini diharapkan mampu mendorong peserta untuk mampu tampil sebagai agen perubahan sehingga relevan dengan aktualisasi diklat berbasis nilai. Tantangan yang dihadapi Pusdiklat BPK RI saat ini adalah mendorong peserta agar mampu menjadi pemimpin yang adaptif (cepat tanggap dan tidak kaku) dalam menghadapi dinamika tuntutan layanan dalam penugasan sebagai aparatur pelayanan publik, karena itulah esensi profesionalisme sebagai aparatur sipil negara.
Pada kunjungan ini rombongan peserta diklatpim sebanyak 36 orang pejabat setingkat eselon III, yang terdiri dari 21 orang pegawai BPK RI, 12 orang dari Pemerintah Kota Manado, dua orang dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan satu orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diterima secara langsung oleh Bupati Bantaeng.
“Membangun tim yang solid adalah keniscayaan jika ingin cepat melakukan perubahan,” tegas Bupati Bantaeng saat memberikan paparannya di hadapan para peserta diklatpim di Alun-alun Pantai Seruni, Bantaeng.
Kesepahaman untuk berjuang bersama-sama dalam visi dan misi yang sama adalah common value yang akan menciptakan sinergi dalam melakukan banyak aktivitas perubahan yang beroritensi pada kepuasan masyarakat. Menurut Bupati Bantaeng, mengubah pola pikir birokrasi yang selama ini berorientasi kepada proses menjadi kepada hasil tidaklah mudah. Hal ini terutama karena kemampuan Kabupaten Bantaeng untuk membiaya kegiatan secara mandiri sangat minim.
Syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan para stakeholder adalah kemampuan pemimpin untuk membuat visi dan misi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat. Hal di atas merupakan modal penting yang akan memudahkan menjalankan “proyek perubahan.”
Lebih lanjut, Bupati Bantaeng mengungkapkan bahwa hadirnya pemimpin yang secara konsisten selalu berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan memberikan spirit dan arahan yang jelas kepada para aparatur untuk bekerja dengan hati. Pemimpin juga harus mampu mengajak masyarakat agar mau terlibat secara sukarela dalam beragam aktivitas yang akan membawa manfaat positif bagi mereka dan mengundang para stakeholder untuk berpartisipasi. Salah satu tantangan yang dihadapi Bupati Bantaeng adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Untuk mengatasinya, sang bupati mengoptimalkan peran jejaring kerja yang dimiliki agar bersedia dan mampu berperan sebagai key partners dalam berbagai aktivitas proyek perubahan pada satuan kerja perangkat daerah.
Pusdiklat BPK RI berharap cerita kesuksesan Bupati Bantaeng dalam mengelola daerahnya dapat memberikan banyak inspirasi kepada para peserta diklatpim dalam merancang proyek perubahan dan mengimplementasikannya di unit kerja masing-masing. Pendekatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPK RI tidak hanya fokus kepada produk inovasi dan hasil akhirnya, tetapi juga kemampuan dalam memimpin pengubahan yang berbasis kepada nilai (value based leadership). (ZB)