Kemenko Polhukam Belajar Meraih Predikat WBK dari Pusdiklat BPK RI

Foto 1 MenkopolhukamInspektorat Kementerian Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mengunjungi Pusdiklat BPK RI pada Senin, 10 Juli 2017. Kunjungan yang dipimpin oleh Kasubag. Tata Usaha Inspektorat Kemenko Polhukam, Sujito bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang diperoleh Pusdiklat BPK RI.

Kepala Pusdiklat BPK RI, Dwi Setiawan Susanto dan para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat BPK RI membagikan pengalaman tentang apa saja yang telah dilakukan untuk  pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tahapan-tahapan penting dalam keberhasilan untuk meraih predikat tersebut antara lain membentuk tim lintas satuan kerja untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Foto 4 MenkopolhukamKepala Pusdiklat BPK RI juga mengungkapkan tahapan penting lainnya dalam meraih predikat WBK yaitu membuat sebuah kebijakan dan inovasi dalam rangka penegakan anti korupsi serta whistle blower system di lingkungan unit kerja Inspektorat Kemenko Polhukam. Hingga saat ini Pusdiklat BPK RI menerapkan Si Kencur (sistem pengendalian kecurangan) sebagai wujud komitmen Pusdiklat BPK RI dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi. Partisipasi aktif dari seluruh pegawai juga menjadi poin penting untuk menentukan keberhasilan terwujudnya WBK dan WBBM. Pimpinan organisasi sebaiknya memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai mengenai visi misi organisasi dan beberapa kebijakan yang berlaku serta menetapkan mekanisme yang ada dalam sebuah prosedur operasional.

Kepala Pusdiklat BPK RI juga menyampaikan bahwa proses pencapaian predikat WBK lebih memfokuskan kepada hal-hal yang menunjang sikap anti korupsi, sedangkan untuk WBBM proses pencapaiannya akan lebih ditekankan kepada sisi pelayanan publik yang dilakukan organisasi. Mengakhiri kunjungan ini, Kepala Pusdiklat BPK RI mendampingi rombongan Inspektorat Kemenko Polhukam untuk melihat secara langsung fasilitas sarana prasarana pendukung kediklatan di Pusdiklat BPK RI. (AF)

Foto: FX