Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK menyelenggarakan Pelantikan Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Wilayah di Auditorium BPK, Selasa (09/06). Pelantikan Ketua IPKN Wilayah yang dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Institut Pemeriksa Keuangan Negara (DPN) IPKN, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., melantik para Ketua IPKN Wilayah untuk Wilayah Barat, Tengah, dan Timur Periode 2020 – 2023. Sebanyak 16 orang Ketua IPKN Wilayah Barat dilantik secara langsung di tengah tatanan normal baru dengan memerhatikan protokol kesehatan terkait pandemi Covid-19. Adapun pelantikan 18 orang Ketua IPKN Wilayah Tengah dan Timur dilakukan secara virtual. Pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat di lingkungan internal BPK dan tamu undangan eksternal BPK dari Inspektorat Kementerian/Lembaga, Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN, SPI Perguruan Tinggi, Kantor Akuntan Publik (KAP), Organisasi Profesi, Aparat Penegak Hukum (APH) dengan total sebanyak 323 peserta secara offline dan online.
IPKN merupakan wadah bagi para pemeriksa keuangan negara yang pendiriannya telah disahkan dalam Akta Pendirian IPKN Nomor 10 tanggal 19 Februari 2020, serta berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001495.AH.01.07.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020. Pembentukan IPKN bertujuan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi pemeriksa bagi kepentingan bangsa dan negara dengan cara menyelenggarakan tugas dan fungsi menyusun kode etik profesi, mengembangkan standar pemeriksaan, mengembangkan metodologi, teknik, dan pendekatan serta praktik pemeriksaan yang baik, menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesi bagi anggota, menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi masyarakat, dan melakukan kerja sama dengan organisasi profesi lain dalam lingkup nasional dan internasional.
Mengawali sambutan sekaligus membuka rangkaian acara, Ketua BPK RI, Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., mengungkapkan bahwa IPKN Wilayah merupakan alat kelengkapan IPKN dalam melaksanakan kegiatan di daerah untuk pengembangan profesi anggota di daerah serta untuk menyinergikan kerja sama pemeriksa dan pengawas di daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara/daerah. Ketua BPK berharap setelah dilantiknya para Ketua IPKN Wilayah ini, keberadaan organisasi profesi ini semakin mendukung peningkatan kinerja pemeriksa keuangan negara. Di samping itu juga menyebarluaskan gagasan accountability for all yang jika diterapkan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bersih dan akuntabel dapat tercapai.
Pelantikan dilanjutkan dengan seminar IPKN dengan topik “Tantangan Akuntabilitas Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19”. Dengan dihadiri oleh peserta secara langsung maupun online, seminar ini menghadirkan Wakil Ketua BPK, Dr. Agus Joko Pramono, CSFA., Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh Ak., MBA, dan Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Prof. Mardiasmo, MBA., Ph.d., CFrA., QIA., Ak., C.A., FCMA., CGMA., ASEAN CPA., CPA(Aus.). Para narasumber menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK terhadap keuangan negara dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal tata kelola keuangan negara di masa pandemi Covid-19.
Dalam seminar ini disampaikan bahwa dalam keadaan pandemi seperti saat ini ada tatanan pemeriksaan yang berubah sehingga diperlukan strategi baru dalam melakukan pemeriksaan tentunya dengan tetap memerhatikan standar, profesionalitas, dan akuntabilitasnya. Dengan menggali informasi dari para ahli di bidangnya, diharapkan seminar ini mampu menjadi media bagi BPK serta IPKN untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara di tengah pandemi Covid-19.
.
.
.
.
