BPK terus berupaya untuk menyusun langkah-langkah strategis agar hasil pemeriksaan yang dihasilkan semakin memberikan nilai tambah dan berdaya guna bagi para stakeholder. Mendukung upaya ini, Badiklat PKN bekerja sama dengan Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK menyelenggarakan kegiatan Webinar Internasional dengan tema “Pendekatan Baru Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penekanan pada Aspek Kinerja Tertentu” pada Selasa (20/10). Kegiatan webinar yang diikuti oleh 440 partisipan ini bertujuan untuk memberikan tambahan referensi bagi BPK dalam menerapkan pendekatan baru atas LHP LKPD Tahun 2020 dan menjadi landasan bagi pengembangan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta panduan pemeriksaan keuangan di BPK.
“Saya menyambut baik diselenggarakannya acara ini sebagai forum untuk memperoleh masukan atas konsep integrated audit yang sedang dikembangkan oleh BPK dari para praktisi dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri”, ungkap Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, CSFA pada saat menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara ini. Para praktisi yang menjadi narasumber kegiatan ini yaitu Prof. Mardiasmo, M.B.A., Ph.D, CFr.A., QIA, Ak., CA., FCMA, pakar akuntansi dan akademisi dari UGM sekaligus Ketua IAI, kemudian Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., M.Si., Ak., CA., pakar akuntansi dan akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, dan Prof. Meryem Duygun, Ph.D., pakar akuntansi dan akademisi dari Nottingham University Business School, UK.
Lebih lanjut, Prof. Bahrullah Akbar mengungkapkan bahwa untuk memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan pengguna laporan keuangan, BPK perlu mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan dengan memperhatikan atau meningkatkan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah melalui Integrated Audit yang dituangkan dalam Long Form Audit Report (LFAR). Hal ini sejalan dengan International Standard of Supreme Audit Institutions (ISSAI) Nomor 12 yang menyatakan bahwa lembaga pemeriksa harus bisa memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat. Istilah LFAR ini mengemuka di dalam praktik penyajian laporan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Penerapan LFAR merupakan praktik yang berlaku umum di United Nations (UN) Agencies. Istilah LFAR pada pelaksanaan audit atas organisasi PBB mengacu pada gabungan LHP Keuangan dan Kinerja.
Para narasumber menyampaikan beberapa hal yang relevan dengan bidangnya, antara lain konsep umum pendekatan baru pemeriksaan (integrated audit) dan hasil dari piloting LFAR di BPK, metodologi pemilihan dan penetapan aspek kinerja strategis Pemda pada pelaksanaan integrated audit, peran BPK dalam mendorong peningkatan kinerja Pemda melalui pelaksanaan integrated audit, serta how to measure the selected performance variables/ indicators.
Beberapa masukan yang dihasilkan dalam kegiatan webinar ini di antaranya adalah diperlukan sosialisasi konsep integrated audit ini kepada internal BPK, pemerintah daerah dan masyarakat, pengembangan kapasitas auditor BPK, pengembangan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan panduan audit, kerja sama dengan BPKP, serta monitoring dan evaluasi atas penerapan integrated audit. (EN)