Ketua Umum DPN IPKN Prof. Dr. Bahrullah Akbar M.B.A., CSFA, CPA., memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) persiapan Kongres IPKN Pertama, Selasa (23/2). Kegiatan FGD yang akan dilaksanakan selama 3 hari (23 – 25 Februari 2021) secara online merupakan kegiatan pra Kongres I IPKN yang akan membahas dan menyempurnakan konsep materi Kongres I IPKN yang rencananya akan diselenggarakan pada 25 Maret 2021 mendatang.
Adapun materi yang akan dibahas dalam kegiatan FGD ini dibagi menjadi 3 sesi, pada sesi pertama kegiatan FGD tema yang diangkat mengenai penyempurnaan perubahan Anggaran Dasar (AD) IPKN yang dibahas oleh tim IPKN Wilayah Barat dan dikoordinatori oleh Ketua IPKN Wilayah Lampung. Adapun hasil dari konsep perubahan AD kemudian disampaikan kepada DPN IPKN sebagai bahan pembahasan konsep Anggaran Rumah Tangga (ART) IPKN.
Sesi kedua FGD dilaksanakan pada Rabu, 24 Februari 2021 membahas mengenai penyempurnaan ART IPKN yang dibahas oleh tim IPKN Wilayah Tengah dan dikoordinatori oleh Ketua IPKN Wilayah Kalimantan Barat. Adapun hasil dari konsep perubahan ART nantinya akan menjadi bahan pembahasan pada sesi ketiga.
Sesi ketiga yang merupakan hari terakhir kegiatan FGD, membahas materi kode etik dan kode perilaku profesi yang dibahas oleh tim IPKN Wilayah Timur dan dikoordinatori oleh Ketua IPKN Wilayah Papua Barat. Hasil dari finalisasi ketiga materi ini nantinya akan menjadi bahan pembahasan Kongres I IPKN yang akan diikuti oleh seluruh anggota IPKN yang berasal dari internal maupun eksternal BPK.
Selain dihadiri oleh Ketua Umum DPN IPKN, kegiatan FGD ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPN IPKN Dr. Hery Subowo S.E., MPM., Ak., CA, CPA, CSFA., CIA, CFrA, CFE, Dewan Pengawas DPN IPKN Dra. Ida Sundari M.M., CSFA, Sekjen DPN IPKN Gunarwanto, S.E., M.M., Ak., CSFA, serta para Ketua IPKN Wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Melalui FGD ini Ketua Umum DPN IPKN berharap agar para pengurus IPKN dapat terus bekerja bersama-sama untuk mensukseskan acara ini sehingga memberikan nilai tambah untuk keberhasilan organisasi dan keberhasilan Badan Pemeriksa Keuangan.