JAKARTA, Humas Badiklat PKN-Badiklat PKN BPK- kembali menyelenggarakan kegiatan workshop Beranda Ilmu dengan menghadirkan narasumber Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto pada Kamis (6/5). Dimoderatori oleh Auditor Utama Keuangan Negara I, Novy Gregory Antonius Pelenkahu, workshop kali ini mengangkat tema Penanganan Keamanan Siber: Kerangka Peraturan, Risiko Penyimpangan, dan Strategi Pemeriksaan.
Keamanan Siber (Cyber Security) merupakan kegiatan melindungi informasi atau sumber daya telematika untuk mencegah terjadinya cyber crime atau serangan kejahatan pada dunia maya yang mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Saat ini di Indonesia telah terdapat beberapa lembaga siber yang bertugas menjaga keamanan di dunia maya melalui berbagai inovasi sehingga tidak dipungkiri bahwa keamanan siber merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu prioritas dari lima program prioritas nasional yaitu menjaga stabilitas Keamanan Nasional melalui penguatan ketahanan dan keamanan siber.
Kaitannya dengan pemeriksaan BPK, Hendra Susanto mengungkapkan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas penanganan kejahatan siber pada Kepolisian Negara RI tahun 2018. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK berperan memperkuat cyber security di Indonesia melalui rekomendasi yang diberikan berupa implementasi e-policy cyber dalam menangani kejahatan dunia maya.
“Besarnya perhatian Pemerintah terhadap keamanan cyber nasional ini maka diperlukan adanya evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa atas perangkat dan aplikasi pendukung penguatan keamanan cyber nasional tersebut”, ungkap Hendra Susanto dalam paparannya. Lebih lanjut, Ia mengungkapkan bahwa BPK juga mengembangkan strategi pemeriksaan berupa instrumen pengujian (penggunaan tenaga ahli) untuk kesesuaian output pengadaan dengan rencana, kemudian melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas atas sustainabilitas produk Teknologi Informasi dibandingkan dengan pengadaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan, serta koordinasi antar lembaga.
Workshop yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh 497 partisipan yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, serta Pejabat Fungsional Pemeriksa Ahli Madya dan Utama BPK Pusat dan BPK Perwakilan se-Indonesia.
Dengan adanya kegiatan Beranda Ilmu ini diharapkan dapat menjadi media knowledge sharing antara pelaksana BPK dengan pimpinan BPK, terutama kaitannya dalam bidang pemeriksaan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai, diharapkan para pemeriksa dapat memahami isu-isu penting cyber security yang sedang berkembang dan mampu mengidentifikasi strategi pemeriksaan terkait penanganan kejahatan siber di Indonesia sehingga dapat memperkokoh keamanan siber di Indonesia melalui hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.