Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Inspektur Jenderal Angkatan Darat (Irjenad), Mayor Jenderal TNI Rudianto menerima Sertifikat CSFA (Certified State Fincance Auditor) yang diserahkan secara langsung oleh Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto di Auditorium Badiklat PKN BPK, Senin (18/4).
Penyerahan sertifikat dilaksanakan usai penyampaian orasi makalah dengan judul “Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan” oleh Kasad dan “Implikasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 di Lingkungan Kementerian Pertahanan” oleh Irjenad yang diselenggarakan secara luring di hari yang sama.
Dalam orasinya Kasad mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan PBJ di lingkungan Kementerian Pertahanan, untuk itu perlu adanya peningkatan regulasi PBJ dari Perpres menjadi Undang-Undang dalam rangka memberi landasan dan kepastian hukum yang kuat.
Sementara itu menurut Irjenad dalam orasinya terjadi beberapa implikasi dari penerapan PMK di lingkungan Kementerian Pertahanan. Untuk menjamin pelaksanaan anggaran belanja negara dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pedoman pelaksanaan anggaran belanja negara yang pragmatis, sederhana, dan akomodatif.
“Peningkatan tata kelola keuangan negara yang baik diperlukan untuk mewujudkan tujuan organisasi TNI yang baik. Melalui sertifikasi CSFA bagi Kasad dan Irjenad ini diharapkan menjadi salah satu upaya BPK untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di lingkungan TNI AD”, ungkap Anggota I BPK.
Sertifikasi CSFA bagi KSAD dan Itjen AD merupakan rangkaian kegiatan CSFA Recognition Program yang sebelumnya telah dilaksanakan bagi Kepala Staf dan Inspektur Jenderal di lingkungan TNI Angkatan Laut dan Udara oleh Badiklat PKN BPK.
Dengan telah diterimanya sertifikat ini, maka lengkap sudah pemegang gelar CSFA di lingkungan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Penyerahan sertifikasi ini juga merupakan momentum dalam peningkatan kapasitas dan kualitas tata kelola TNI sekaligus menggambarkan adanya sinergi antara BPK dan TNI untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.