Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tuan rumah penyelenggaraan INTOSAI Development Initiative – Asian Organization of Supreme Audit Institution (IDI-ASOSAI) Knowledge Sharing Workshop on Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR) yang diselenggarakan secara hybrid di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Jakarta pada 12-16 September 2022 dan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Senin (12/9). Kegiatan workshop ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan lembaga pemeriksa keuangan yang mandiri, efektif, dan kredibel melalui pengembangan dan perumusan tahapan-tahapan manajemen strategis.
Dalam sambutannya, Sekjen BPK mengungkapkan bahwa lembaga pemeriksa keuangan merupakan faktor penting yang dapat membuat perubahan pada kualitas tata kelola sektor publik. Oleh karena itu, melalui workshop ini diharapkan dapat membantu setiap Lembaga Pemeriksa Keuangan dalam meningkatkan tata kelola organisasi yang baik, khususnya dalam merumuskan rencana strategis, melakukan evaluasi berkala, hingga melaporkan hasil kerja kepada para pemangku kepentingan.
Workshop ini merupakan kegiatan internasional pertama yang diselenggarakan secara tatap muka dalam 2,5 tahun terakhir selama pandemi. Turut hadir secara online dalam kegiatan ini Mr. Shingo Takamatsu, SAI Japan selaku ASOSAI CDA dan Mr. Laurent Grosse-Kozlowski, Manager SAI Governance Department yang hadir secara fisik, menyampaikan mengenai implementasi rencana strategis IDI yang akan mendukung lembaga pemeriksa keuangan dalam meningkatkan kinerja dan kapasitas secara berkelanjutan.
Kegiatan yang diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari 9 negara yaitu Bhutan, Maldives, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Philippine, Mongolia, Guam, dan Indonesia diharapkan dapat menjadi media bagi para delegasi untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bertukar pikiran mengenai manajemen strategis yang dilakukan masing-masing lembaga pemeriksa keuangan sehingga dapat memberi manfaat dalam peningkatan kualitas tata kelola sektor publik.