Berlokasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Diklat Eksternal secara tatap muka bagi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh, Selasa (20/6). Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu Upaya yang di lakukan oleh BPK dalam hal meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya bagi pihak eksternal BPK.
Mengawali kegiatan ini, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Masmudi mengungkapkan bahwa beliau menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Lebih lanjut beliau menyampaikan, Badiklat PKN yang telah bertransformasi menjadi BPK Corpu dalam mengimplementasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan diharapkan semakin mumpuni dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi khususnya bagi ASN perangkat daerah di wilayah Aceh.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala Balai Diklat PKN Medan, Edy Mulya, beliau menyampaikan sesuai Renstra BPK 2020 – 2024 yaitu mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara bagi pihak internal dan eksternal BPK, maka atas dasar itulah Badiklat PKN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada para stakeholder ataupun pihak eksternal BPK baik yang berada di pusat dan di daerah.
Pada kesempatan ini, Kepala Bidang Kurikulum, Silabus, dan Bahan Ajar Badiklat PKN, Wirawan Purwa Yuwana juga menyampaikan berbagai program diklat eksternal yang dimiliki Badiklat PKN. Adapun layanan diklat yang ditawarkan PKN seperti Pemeriksaan Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Pengembangan Softskill.
Selain paparan narasumber, acara sosialisasi juga di isi dengan pemutaran video profil Badiklat PKN, layanan yang diberikan, keunggulan atas metode pembelajarannya, serta diskusi dengan para narasumber terkait program diklat yang diselenggarakan oleh Badiklat PKN. Pada sesi ini para peserta sangat antusias memberikan pertanyaan dan dukungannya terhadap layanan diklat yang ditawarkan.
Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan gambaran singkat, khususnya bagi pihak eksternal BPK dalam hal ini para perangkat daerah, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pengembangan komptensi terkait pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dapat tercapai.
