Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPK Pwk. Prov. NTT), Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara bagi pihak eksternal yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (5/9).
Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Badiklat PKN dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah, tidak hanya bagi pihak internal BPK namun juga bagi pihak eksternal BPK seperti Pengelola Keuangan Negara/Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta pihak lain yang memerlukan pengetahuan dan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan keuangan negara melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).
Mengawali kegiatan sosialisasi, Kepala BPK Pwk. Prov. NTT, Slamet Riyadi, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini sebagai salah satu upaya mendukung perbaikan tata kelola keuangan di daerah agar lebih transparan dan akuntabel dengan meningkatkan kompetensi teknis pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah baik terkait dengan pengelolaan maupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Prov. NTT, Kosmas Damianus Lana, selaku perwakilan perangkat daerah NTT. Beliau mengungkapkan, sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi yang diselenggarakn oleh Badiklat PKN. Lebih lanjut disampaikan bahwa, kegiatan ini sangat penting dalam memberikan gambaran mengenai kegiatan diklat yang dapat di ikuti oleh perangkat daerah. Melalui pelaksanaan diklat ini diharapkan kelak dapat membantu penata laksanaan daerah dengan baik, khususnya dalam pembangunan di Provinsi NTT.
Pada kesempatan ini Kepala Balai Diklat PKN Bali, Bustanul Arifin menyampaikan secara singkat profil Badiklat PKN serta berbagai program diklat eksternal yang dimiliki Badiklat PKN. Adapun layanan diklat yang ditawarkan PKN seperti Pemeriksaan Keuangan Negara, Pengelolaan Keuangan Negara, dan Pengembangan Softskill.
Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan dapat memberikan gambaran, khususnya bagi pihak eksternal BPK dalam hal ini para perangkat daerah, untuk dapat memenuhi kebutuhan akan pengembangan komptensi terkait pemeriksaan, pengelolaan keuangan negara, sehingga tujuan negara untuk mewujudkan tata Kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat dapat tercapai.