Pelatihan Eksternal Kelas Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

Dalam rangka menunjang pemenuhan kompetensi SDM, Badiklat PKN bersama dengan Pemerintah Kabupaten Garut menyelenggarakan Pelatihan Eksternal Kelas Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, yang terbagi menjadi 2 (dua) pelatihan yaitu Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Diklat Pemeriksaan Kinerja.

Pelatihan diselenggarakan selama 5 (lima) hari kerja pada 22 s.d. 26 April 2024, Peserta merupakan para APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Garut sebanyak 60 (enam puluh) orang terbagi dalam dua kelas. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Satrio Hari Nugroho, Senin (22/04/2024).

Bertambahnya kuantitas dan kualitas kegiatan pembangunan infrastruktur tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya beban pembiayaan APBN dan APBD. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya risiko atas penyalahgunaan anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan.

Agar pemeriksaan dapat melakukan analisis, menilai hasil pekerjaan konstruksi secara akurat serta memberikan rekomendasi yang tepat, maka diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan Infrastruktur khususnya di bidang Jalan dan Jembatan.

Sejalan dengan itu, Pemeriksaan Kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kepada rakyat. Pemerikaan ini akan memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil-hasil program atau kegiatan, demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi/Lembaga. Kegiatan pemeriksa juga akan dapatmemberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintah, pengambilan Keputusan, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Pelatihan yang dilaksanakan secara klasikal ini bertujuan agar peserta mampu dalam menganalisis dan memeriksa Pekerjaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan. Melalui pemeriksaan kinerja selain dapat memberikan arah kepada perbaikan pengelolaan pemerintahan, juga mampu menghasilkan perbaikan kinerja sehingga dapat bekerja secara efektif, efisien, dan ekonomis.