Workshop Auditing Sustainable Development Goals (SDGs) bersama Wakil Ketua BPK RI

15 June 2020 – 16:45

Sebagai bentuk komitmen Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI dalam memenuhi pengembangan kompetensi pegawai dan memfasilitasi sharing pengalaman dari Pimpinan dan Pejabat Tinggi BPK, Badiklat PKN kembali menyelenggarakan kegiatan “Beranda Ilmu”, sebuah knowledge sharing forum yang menghadirkan narasumber, yaitu para Pimpinan BPK, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi Pelaksana BPK RI. Hadir dalam kesempatan kali ini sebagai narasumber yaitu Wakil Ketua BPK RI, Dr. Agus Joko Pramono, CA., CPA., CSFA. dan bertindak sebagai moderator Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif, CPA., CSFA.

Wakil Ketua BPK mengungkapkan bahwa, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda dunia untuk kemaslahatan manusia dan dunia. Untuk mendukung program tersebut diperlukan kesadaran para pimpinan tinggi serta peran pemeriksa mengenai pentingnya SDGs dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, dalam workshop ini dibahas mengenai kerangka, implementasi serta tantangan dalam Auditing SDGs di Indonesia.

Sumber: Bahan Presentasi Wakil Ketua BPK, Auditing SDGs, 15 Juni 2020

Mengawali workshop ini, Wakil Ketua BPK memulai dengan keterkaitan tujuan yang telah dilakukan oleh International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk masing-masing Supreme Audit Institution (SAI) yang berkontribusi terhadap SDGs. Terdapat 4 tujuan yang disampaikan oleh INTOSAI dalam International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) di tahun 2016 yang masih disepakati hingga sekarang : 1. Melakukan Audit terhadap Preparedness suatu negara 2. Melakukan audit implementation 3. Memperbaiki tata kelola di pemerintahan 4. SAI become role model atau organisasi yang bersangkutan menjadi role model terhadap implementasi SDGs.

Audit preparedness telah dilakukan BPK pada 2018 oleh AKN II (Auditorat Utama Keuangan Negara II). Dalam pelaksanaan audit preparedness, audit framework yang ditawarkan oleh INTOSAI yaitu memeriksa 2 framework yang terdiri dari policy framework dan data framework. Kriteria yang terdapat dalam framework ini ditelaah untuk dilihat apakah sudah terintegrasi antara 3 pilar lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hasil akhir dari audit preparedness ini adalah pembuat kebijakan tidak terintegrasi, tidak koheren, dan kurangnya data framework.

Dalam workshop ini fokus pembahasan yang diangkat mengenai implementasi audit yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu perlu dilihat dari organization level BPK yang terdiri dari, 1. Membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan SDGs, 2. Menentukan audit topik SDGs, 3. Menentukan metode audit, 4. Pengembangan Kapasitas Profesi, 5. Penggunaan Teknologi, 6. Melakukan kerjasama degan lembaga yang sudah menguasai SDGs, 7. Menyampaikan dan mengimplementasikan SDGs di internal maupun kepada stakeholder, 8. Tantangan dan harapan. Selain itu untuk penerapan audit implementasi para pemeriksa perlu memahami beberapa poin penting seperti 1. Nationally agreed atau target nasional  2. Whole of government atau melakukan penilaian secara sistemik 3. Leave no one behind principle atau tidak ada masyarakat yang tertinggal dan  4. Auditing multi stakeholder engagemet atau pemeriksaan yang melibatkan multi stakeholder.

                                                                   

Sumber: Bahan Presentasi Wakil Ketua BPK, Auditing SDGs, 15 Juni 2020

Dalam paparannya, Wakil Ketua BPK  juga menyampaikan bahwa Auditing SDGs ini merupakan ilmu baru dan perkembangannya sangatlah pesat. Sehingga beliau berharap agar para pemeriksa  berperan aktif menggali informasi dan pengetahuan terkait Audit SDGs ini  dengan membaca materi-materi dari INTOSAI Development Initiative (IDI), mengikuti diseminasi SDGs ini dari berbagai media baik cetak maupun online serta untuk mengaitkan ilmu yang telah didapat dengan kondisi di BPK.

Workshop yang diselenggakan dengan metode jarak jauh (distance learning) ini di ikuti oleh 259 orang peserta yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Ahli Utama dan Madya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, bahwa siapapun bisa menjadi guru, dan jadikan tempat apapun sebagai ruang untuk menimba ilmu. Mengakhiri kegiatan workshop ini Wakil Ketua BPK berharap agar para peserta yang hadir dapat memperoleh pengetahuan mengenai Auditing SDGs serta mengeksplorasi model audit ini sehingga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan terkait SDGs yang akan datang.

.

.