Ceramah Umum Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa
“Seluruh Auditor harus Independen”
BPK RI mempunyai tugas penting dalam menjaga aset dan kekayaan negara. Hal tersebut diampaikan oleh Anggota BPK RI, Bahrullah Akbar pada ceramah umum diklat pembentukan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) di Auditorium Pusdiklat Kalibata pada Selasa, 16 Juni 2015 lalu. Acara yang diikuti oleh 166 orang peserta diklat JFP Angkatan XV, XVI, XVII, XX dan XXI ini juga dihadiri oleh Kepala Pusdiklat, Dwi Setiawan Susanto beserta para pejabat struktural di lingkungan Pusdiklat BPK RI.
Mengawali ceramah umum pagi itu, Anggota BPK RI mengajak para peserta untuk meraih mimpi dalam berkarir di BPK. “Bermimpilah dengan kerja keras dan kerja cerdas,” ungkap pria lulusan University of Leicester, Honourary Research Fellow School of Management ini.
Pada kesempatan ini, Anggota BPK mengungkapkan bahwa setiap tugas yang dilakukan BPK RI memiliki nilai. Nilai-nilai tersebut tidak diperoleh dalam sekejab, namun membutuhkan perjuangan dalam mewujudkannya. Selanjutnya, Anggota BPK RI menegaskan implementasi nilai-nilai dasar pada diri setiap pemeriksa di BPK. Seluruh pemeriksa di BPK RI harus berpegang teguh pada nilai Independensi, Integritas dan Profesionalisme. “Seluruh auditor harus independen dalam bekerja, auditor tidak dapat dipengaruhi Badan/ Pimpinan.”
Selain itu pemeriksa di BPK harus berintegritas, dimana setiap pemeriksa wajib menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pemeriksa juga harus melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi. Dalam rangka memenuhi nilai profesionalisme, Anggota BPK RI menyarankan agar para pemeriksa selalu meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan baik formal maupun informal.
Tugas BPK RI dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diharapkan dapat membawa rakyat pada kehidupan yang lebih sejahtera. Saat ini, BPK RI sedang berupaya untuk mewujudkan pemeriksaan untuk kesejahteraan rakyat. Uang negara diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat. (DD)
|
|
 |
 |
Foto: Fico