Wakil Ketua BPK, Hendra Susanto, membuka kegiatan International Training on Big Data Analytics: Implementing Data Science for Auditing with a Case Study on Stunting di Balai Diklat PKN (BDPKN) Bali, Senin (22/7). Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa stunting adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan yang mempengaruhi jutaan anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Stunting menyebabkan gangguan fisik dan kognitif...

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membutuhkan sosok pejabat Administrator yang memiliki peran penting bagi keberlangsungan unit organisasi. Jabatan Administrator adalah kelompok jabatan Administrator pada instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN. Pejabat Administrator bertanggung jawab mengelola segala aspek yang meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan apa yang...

Kepala Badiklat PKN, R. Yudi Ramdan Budiman menyampaikan Executive Speech: Emerging Issues pada Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) Ahli Muda secara distance learning pada Kamis (11/7). Executive speech ini merupakan salah satu agenda pembelajaran diklat yang diselenggarakan oleh Balai Diklat PKN (BDPKN Medan) sebagai sarana untuk sharing pengetahuan dan pengalaman serta inspirasi dari Kepala Badiklat PKN kepada para Pemeriksa BPK. Kepala Badiklat...

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menyampaikan bahwa Profesionalisme Pemeriksa adalah “Essence” dari Pemeriksaan BPK yang Berkualitas, Bermanfaat (Insightful), dan Berdampak Positif (Impactful). Hal tersebut disampaikan Ketua BPK saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi seminar pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Badiklat PKN di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Kamis (4/7).  “BPK berkomitmen menjaga dan meningkatkan kompetensi profesional pemeriksa...

Bertambahnya kuantitas dan kualitas kegiatan pembangunan infrastruktur tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya beban pembiayaan APBN dan APBD. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya risiko atas penyalahgunaan anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Agar pemeriksaan dapat melakukan analisis, menilai hasil pekerjaan konstruksi secara akurat serta memberikan rekomendasi yang tepat, maka diperlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan Infrastruktur khususnya di...

Pemerintahan yang bersih dan baik menuntut para pengelola keuangan negara untuk dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintah, maka diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur negara, di antaranya adalah Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD. Di Pemerintah Daerah, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SPKD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk mengelola...