Kepala Badiklat PKN, Suwarni Dyah Setyaningsih, hadir membuka dan memberikan pengarahan acara Workshop Manajemen Kediklatan bagi Para Liaison Officer (LO) Diklat di BPK, Senin (25/9/23) di Auditorium Badiklat PKN, Kalibata. “Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pada LO Diklat di BPK atas komitmen dan dedikasi dalam membantu implementasi BPK CorpU, mari kita terus bersinergi dan berkomitmen dalam...

Diselenggarakan dengan metode distance learning selama 3 (tiga) hari pada 25 - 27 September 2023. Diklat Enterprise Architecture diikuti oleh 59 (lima puluh sembilan) orang peserta yang tergabung dalam 1 (satu) kelas. Peserta pelatihan merupakan Tim Pelaksana Pengelola Bidang pada Tim Pengelola Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK. Pelatihan dibuka oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Dali Mulkana,...

BUSAN, Humas BPK - Indonesia diajukan untuk ditetapkan sebagai tuan rumah konferensi organisasi internasional lembaga pemeriksa (INCOSAI) pada tahun 2028. Pengajuan tersebut disepakati dalam pertemuan ke-59 organisasi lembaga pemeriksa se-Asia (ASOSAI) Governing Board di Busan, Korea Selatan, 20 - 22 September 2023. Dengan diajukannya Indonesia sebagai tuan rumah INCOSAI 2028, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan ditetapkan sebagai Ketua...

Masih dalam rangkaian kegiatan study dan Cooperative Visit SAO Thailand ke Badiklat PKN BPK RI, Badiklat PKN menyelenggarakan Cultural Dinner yang bertajuk “Learning in Harmony”. Kegiatan tersebut diikuti oleh 150 peserta dan dihadiri oleh Ketua BPK, Isma Yatun, Anggota 1 BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Commisioner of SAO Thailand, Orapin Phonsuwan Sabyeroop, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan para pejabat struktural,...

Dalam rangka mewujudkan komitmen pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik (Good Governance), perlu didukung dengan sumber daya manusia dibidang pengawasan (auditor) yang unggul dan profesional yang mampu mencegah, mendeteksi, dan melaksanakan audit investigasi terhadap terjadinya penyimpangan. Untuk itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan penting bagi terlaksanakanya Good Governance dan pemberantasan KKN karena memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan...

Delegasi State Audit Office of The Kingdom of Thailand (SAO Thailand) yang dipimpin oleh Orapin Phonsuwan Sabyeroop (Commissioner of SAO Thailand) melakukan Study Visit and Cooperative Visit ke Kantor Pusat BPK dan Badiklat PKN pada 28 Agustus hingga 1 September 2023. Delegasi SAO Thailand yang seluruhnya berjumlah 39 orang terbagi dalam 2 Tim, yaitu Tim Study Visit yang terdiri...

Dalam Rangkain kunjungan State Audit Office of The Kingdom of Thailand (SAO Thailand) “Study and Cooperative Visit” ke BPK RI Tanggal 29 Agustus s.d. 1 September 2023, 32 Orang Tim study visit delegasi SAO Thailand yang dipimpin oleh Mrs. Klednatee Manosan, Deputy Auditor General of SAO Thailand, mengikuti serangkaian agenda diskusi dengan berbagai topik pembahasan terkait pemeriksaan dan kelembagaan...

Dilaksanakan dengan metode klasikal, Badiklat PKN menyelenggarakan Pelatihan Diklat Teknik Komunikasi Efektif dan Public Speaking bagi Pejabat Struktural Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, selama 3 (tiga) hari kerja pada 11 s.d 13 September 2023 yang diiukuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta. Pelatihan dibuka oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Diklat, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, Senin (11/9). Komunikasi efektif adalah proses transmisi...

Bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPK Pwk. Prov. NTT), Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Program Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara bagi pihak eksternal yang diselenggarakan secara hybrid, Selasa (5/9). Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Badiklat PKN dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan dan pengelolaan...

Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sering disalahgunakan atau ditemukan tindakan korupsi. Padahal pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis bagi pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan produksi dalam negeri, pendorong daya saing dunia usaha, pemberdayaan usaha kecil dan usaha lainnya. Untuk dapat menyakini bahwa proses PBJ telah sesuai dengan peraturan...