Badiklat PKN BPK menyelenggarakan Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan Daerah bagi Pegawai APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Bukittinggi yang diselenggarakan secara klasikal (tatap muka) di Badiklat PKN BPK. Pelatihan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, Dali Mulkana, Senin (3/6). Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari dalam suatu wilayah, yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Sumber-sumber pendapatan...

Badiklat PKN menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Aset Daerah bagi Para Pegawai di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.  Diklat ini terbagi menjadi dua kelas, dan dibuka secara langsung oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat, Dali Mulkana dan Kepala Bidang Perencanaan Diklat PKN, Eko Purwanto, pada Selasa (28/5/24). Pengelolaan asset daerah merupakan sarana akuntabilitas pemerintah dan merupakan salah satu unsur penting...

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 22 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. APIP harus melaksanakan pengawasan intern yang meliputi akuntabilitas keuangan negara, termasuk melakukan audit secara real-time selama proses pengadaan barang/jasa yang disebut probity audit. Untuk...

Badiklat PKN kini telah memperoleh sertifikat dengan akreditasi "A" sebagai Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dari  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat ini diserahkan secara langsung oleh Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, kepada Kepala Badiklat PKN, Suwarni Dyah Setyaningsih di Kantor LKPP pada Senin (20/5/2024). Akreditasi LPPBJ yang berlaku selama 5 tahun ini, merupakan pengakuan formal yang diberikan oleh LKPP...

Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Slamet Edy Purnomo membuka kegiatan Workshop Implementasi Manajemen Risiko pada BUMN, yang diselenggarakan secara klasikal di Auditorium BPK, Gedung Tower lantai 2, Kantor Pusat BPK RI, Senin (13/5). Dalam pengarahan yang disampaikan oleh Anggota VII BPK, sekaligus membuka pelaksanaan workshop menyampaikan, pemeriksaan pengelolaan BUMN oleh BPK merupakaan pemeriksaan yang berbeda...

Sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. BPK dapat menunjuk akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas...

Badiklat PKN menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bagi 119 orang pegawai di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Pelatihan ini dilaksanakan dengan metode distance learning pada 6 s.d. 8 Mei 2024 secara serentak di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) Jakarta, BDPKN Gowa, BDPKN Medan, dan BDPKN Bali. “Terima kasih atas kepercayaan dari Mahkamah Agung kepada...

Sebagai upaya peningkatan pemahaman para Pemeriksa terkait manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan negara berbasis GRC (Governance, Risk, and Compliance), Badiklat PKN menyelenggarakan Pelatihan Manajamen Risiko Berbasis GRC dalam Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah bagi Para Pemeriksa di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII BPK. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VII BPK, Novy Gregory Antonius Pelenkahu,...