Badiklat PKN BPK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sertifikasi Certified State Finance Auditor (CSFA) bagi Para Pemeriksa Ahli Madya dan Para Kepala Subbagian SDM BPK Perwakilan pada Wilayah Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) secara klasikal di Balai Diklat PKN Gowa (8/11), Balai Diklat PKN Yogyakarta (15/11), Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kepulauan Riau (15/11), Balai Diklat PKN Medan...

Audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu, yang wajib dilaksanakan sesuai standar audit yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk audit tujuan tertentu adalah Pemeriksaan Belanja Daerah. APIP yang melakukan Pemeriksaan Belanja Daerah dengan profesional dan independen, dapat mencegah kecurangan dan memberi masukan berharga bagi auditor eskternal, eksekutif, dan legislasi sehingga...

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan kinerja, Badiklat PKN kembali menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Kinerja (Batch II) bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelatihan dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Dali Mulkana, Senin (4/12/2023). Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas...

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memegang peranan penting dan strategis dalam mendukung kebijakan Pemerintah untuk pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Adapun pemeriksaan PNBP merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah...

Pemeriksaan kinerja merupakan kunci utama untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pertanggungjawaban kinerja kepada rakyat. Pemeriksaan ini akan memberikan tingkat keyakinan atas informasi yang dilaporkan mengenai hasil program atau kegiatan. Demikian pula dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern dalam organisasi/lembaga. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa APIP harus melakukan pengawasan intern atas...

Pelaporan Hasil pemeriksaan pada Pemeriksaan Kepatuhan   merupakan   suatu   kegiatan   memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) diantaranya berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berkepentingan, menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan, sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggungjawab, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh...

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hendra Susanto membuka kegiatan Diklat Pengembangan Kapasitas Riset dan Penyusunan Kajian Pada BPK Perwakilan yang diselenggarakan secara hybrid di Badiklat PKN, Senin (20/11). sejalan dengan Pelaksanaan tugas BPK yang semakin meningkat seiring dengan kompleksitas dinamika perubahan lingkungan internal maupun eksternal, menuntut BPK untuk senantiasa meningkatkan kapasitas institusionalnya, sistem organisasi, dan sumber daya manusia secara...

Teknologi Informasi dalam sektor pemerintahan merupakan hal yang tak terpisahkan, saat ini pemerintah telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana kementerian melakukan pelayanan kepada publik dan kegiatan pelayanan berbasis elektronik. Untuk itu sudah sepantasnya jika para pemeriksa dapat melakukan pengawasan melalui IT Audit. Untuk dapat memenuhi komptensi dan pengetahuan para pemeriksa, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjsama dengan Badiklat PKN...

Dilaksanakan di ruang kelas 2, Badiklat PKN selenggarakan Diklat Pemeriksaan Belanja Daerah selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 20 s.d.24 November 2023 yang diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang pegawai di lingkungan Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Pemeriksaan belanja daerah bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah penggunaan anggaran...